Industri pertahanan nasional kita sedang menghadapi tantangan dan peluang yang menarik. Penguatan sektor ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi lebih pada konsistensi kebijakan jangka panjang dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan yang solid dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat industri pertahanan kita.
Kebijakan yang Konsisten: Fondasi Penguatan Industri Pertahanan
Amelia Anggraini, anggota Komisi I DPR RI, menekankan pentingnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam undang-undang tersebut, negara diharuskan untuk memberikan prioritas pada produk dalam negeri, transfer teknologi, serta skema “offset” dalam setiap pengadaan luar negeri. Ini bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem industri yang kuat dan mandiri.
Pemerintah juga berperan sebagai regulator dan fasilitator yang utama. Dengan menciptakan pasar yang terjamin melalui belanja TNI, industri dalam negeri mendapat kepastian permintaan yang sangat dibutuhkan. Amelia menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam menjaga kesinambungan produksi industri dalam negeri sangatlah krusial.
Tantangan dalam Pembiayaan
Meski demikian, industri pertahanan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pembiayaan. Sektor ini sering kali dianggap memiliki risiko yang tinggi karena karakteristiknya yang padat modal dan siklus produksi yang panjang. Hal ini membuat dukungan dari perbankan, termasuk bank BUMN, masih tergolong terbatas.
Beberapa bank BUMN telah mulai menawarkan skema kredit modal kerja berbasis kontrak pemerintah, namun skalanya belum cukup signifikan untuk mempercepat akselerasi industri secara keseluruhan. Di sinilah perlunya kebijakan yang konsisten dan dukungan pembiayaan yang memadai agar industri pertahanan bisa berkembang.
Integrasi Ekosistem untuk Kemandirian
Amelia berpendapat bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya terletak pada kapasitas produksi, tetapi juga pada keberanian investasi teknologi dan integrasi antara BUMN dan BUMS dalam rantai pasok nasional. Jika kita dapat menjaga konsistensi kebijakan, dukungan pembiayaan, serta integrasi ekosistem industri, maka kemandirian industri pertahanan bukan hanya sekadar mimpi, tetapi menjadi tujuan yang realistis dan strategis.
Sejumlah BUMN seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan peningkatan dalam kapasitas produksi, termasuk dalam pembuatan kendaraan taktis, kapal perang, dan pesawat dengan tingkat kandungan lokal yang terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa industri dalam negeri mampu berkembang seiring dengan dukungan yang tepat.
Peran Industri Swasta yang Meningkat
Selain BUMN, industri pertahanan swasta juga semakin berperan penting. Beberapa perusahaan swasta kini tidak hanya berfungsi sebagai pemasok komponen, tetapi juga telah memasuki tahap manufaktur presisi dan integrasi sistem. Contohnya, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) di Bandung, yang telah mendapatkan lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen tertentu.
Dengan kemampuan machining presisi dan pengolahan material yang sesuai dengan standar industri pertahanan, perusahaan ini berpotensi untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok luar negeri. Ini adalah langkah signifikan dalam meningkatkan persentase belanja pertahanan di dalam negeri.
Kolaborasi untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Perusahaan swasta lain, seperti PT Republik Defensindo, juga menunjukkan ekspansi yang signifikan dengan memproduksi kendaraan militer khusus dan berkolaborasi dengan BUMN untuk membangun fasilitas produksi amunisi. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem industri pertahanan yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir.
Dengan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, arah kebijakan yang konsisten dan dukungan pembiayaan yang memadai akan menjadi prasyarat agar industri pertahanan nasional dapat bertransformasi. Kita perlu mengubah paradigma dari sekadar memenuhi kebutuhan domestik menuju menjadi pemain regional yang kompetitif.
Insight Praktis
Dari sini, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Pertama, konsistensi kebijakan pemerintah adalah kunci dalam memperkuat industri pertahanan. Kedua, dukungan pembiayaan yang solid sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Ketiga, integrasi antara BUMN dan industri swasta harus diperkuat agar rantai pasok menjadi lebih solid.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, penguatan industri pertahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Dengan kebijakan yang konsisten dan dukungan yang tepat, kita bisa mewujudkan kemandirian industri pertahanan yang tidak hanya realistis, tetapi juga strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan. Mari kita dukung langkah-langkah ini demi masa depan yang lebih baik!
